Gaji minimal guru honorer 3 juta per bulan, demikian diungkapkan oleh Sulistyo selaku Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyerupai pemberitaan yang dirilis oleh jpnn.com belum lama ini.
Hal ini ialah merupakan hasil dan episode dari tuntutan agresi demo honorer kategori dua (K2) ialah perbaikan upah minimum pendidikan (UMP). Pasalnya, guru honorer hanya digaji di bawah Rp 300 ribu per bulan. Itu pun kadang dibayarkan tiap tiga bulan sekali.
Alasan penyebab gaji guru honor 3 juta perbulan ialah oleh alasannya mereka para guru harus membeli buku untuk menambah kompetensi. Berbeda dengan buruh yang tidak perlu membeli buku dan lain-lain.
"UMP guru honorer harus lebih tinggi daripada UMP UMR buruh alasannya ada ongkos pendidikan di sana," ujar Sulistyo selanjutnya.
Hal tersebut juga mendapat perlindungan dari Sekjen KSPI Muhammad Rusdi. Menurutnya, bila UMR buruh UMR Rp 2,9 juta, guru honorer harus Rp 3,1 juta.
"Tahun depan, buruh harus naik UMP-nya menjadi Rp 3,3 hingga Rp 3,5 juta per bulan. Berarti guru honorer mesti lebih tinggi dari itu," tegas Rusdi.
Komitmen pemerintah sentra dari Presiden hingga kementerian terkait masih rendah dalam memperhatikan nasib guru honorer. Selain kekurangan guru PNS yang diikuti oleh kebijakan moratorium PNS, problem kesejahteraan guru honorer belum punya kejelasan dari pemerintah pusat.
"Anggaran pendidikan kita di sentra itu lebih kurang Rp 400 triliun untuk pendidikan. Jika guru honorer di Indonesia ada satu juta dan masing masing diberi insentif satu juta rupiah per bulan, maka hanya butuh Rp 12 triliun untuk memperhatikan kesejahteraan mereka. Tapi selama ini akad itu belum terlihat," tukas Sulistyo menyerupai informasi yang dirilis dari situs republika.co.id.
Pernyataan Ketum PGRI merujuk pada rencana Pemprov Gorontalo yang akan menaikkan insentif bagi guru honorer dari sebelumnya Rp 500 ribu menjadi Rp 750ribu per bulan. Dana insentif tersebut masih akan ditambah dengan dana kabupaten/kota, sehingga mampu setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Pemprov Gorontalo juga berencana mengasuransikan para guru honorer dalam dana pensiun, asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan.
Sementara itu Rusli Habibie selaku Gubernur Gorontalo memastikan pada pembahasan APBD Perubahan 2015, anggaran untuk guru honorer akan dinaikkan dan sedang menunggu persetujuan DPRD.
"Kami sedang merancang konsep bantu-membantu dengan para bupati dan wali kota untuk menimbulkan insentif guru honorer setara dengan UMP. Pembiayaannya berupa dana sharing kami menanggung 60 persen, sisanya ditanggung oleh kabupaten-kota," urainya.
Hal ini ialah merupakan hasil dan episode dari tuntutan agresi demo honorer kategori dua (K2) ialah perbaikan upah minimum pendidikan (UMP). Pasalnya, guru honorer hanya digaji di bawah Rp 300 ribu per bulan. Itu pun kadang dibayarkan tiap tiga bulan sekali.
Alasan penyebab gaji guru honor 3 juta perbulan ialah oleh alasannya mereka para guru harus membeli buku untuk menambah kompetensi. Berbeda dengan buruh yang tidak perlu membeli buku dan lain-lain.
"UMP guru honorer harus lebih tinggi daripada UMP UMR buruh alasannya ada ongkos pendidikan di sana," ujar Sulistyo selanjutnya.
Hal tersebut juga mendapat perlindungan dari Sekjen KSPI Muhammad Rusdi. Menurutnya, bila UMR buruh UMR Rp 2,9 juta, guru honorer harus Rp 3,1 juta.
"Tahun depan, buruh harus naik UMP-nya menjadi Rp 3,3 hingga Rp 3,5 juta per bulan. Berarti guru honorer mesti lebih tinggi dari itu," tegas Rusdi.
Guru Honorer Mendapat Pensiun Dan Asuransi
Komitmen pemerintah sentra dari Presiden hingga kementerian terkait masih rendah dalam memperhatikan nasib guru honorer. Selain kekurangan guru PNS yang diikuti oleh kebijakan moratorium PNS, problem kesejahteraan guru honorer belum punya kejelasan dari pemerintah pusat.
"Anggaran pendidikan kita di sentra itu lebih kurang Rp 400 triliun untuk pendidikan. Jika guru honorer di Indonesia ada satu juta dan masing masing diberi insentif satu juta rupiah per bulan, maka hanya butuh Rp 12 triliun untuk memperhatikan kesejahteraan mereka. Tapi selama ini akad itu belum terlihat," tukas Sulistyo menyerupai informasi yang dirilis dari situs republika.co.id.
Pernyataan Ketum PGRI merujuk pada rencana Pemprov Gorontalo yang akan menaikkan insentif bagi guru honorer dari sebelumnya Rp 500 ribu menjadi Rp 750ribu per bulan. Dana insentif tersebut masih akan ditambah dengan dana kabupaten/kota, sehingga mampu setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Pemprov Gorontalo juga berencana mengasuransikan para guru honorer dalam dana pensiun, asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan.
Sementara itu Rusli Habibie selaku Gubernur Gorontalo memastikan pada pembahasan APBD Perubahan 2015, anggaran untuk guru honorer akan dinaikkan dan sedang menunggu persetujuan DPRD.
"Kami sedang merancang konsep bantu-membantu dengan para bupati dan wali kota untuk menimbulkan insentif guru honorer setara dengan UMP. Pembiayaannya berupa dana sharing kami menanggung 60 persen, sisanya ditanggung oleh kabupaten-kota," urainya.